Ketua komisi III, Maudy Dengah
Metronewsntt.com, Kupang — Komisi III DPRD Kota Kupang menyoroti sejumlah catatan krusial bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya. Sorotan ini lahir dari rapat komisi bersama mitra kerja yang membahas percepatan program, capaian target pendapatan, hingga kesiapan pengalihan kewenangan, yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Maudy Dengah, saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026), menegaskan bahwa sisa waktu anggaran perubahan yang tinggal sekitar satu bulan menuntut dinas teknis—seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU)—untuk bergerak lebih cepat dalam perencanaan maupun eksekusi proyek.
Menurut Maudy, situasi tersebut kian mendesak seiring masuknya musim penghujan. Di tengah tenggat waktu yang kian sempit, perangkat daerah dituntut bekerja lebih sigap agar pekerjaan di lapangan tidak terkendala cuaca.
Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan menjadi perhatian khusus karena belum mencapai target. Dari target sekitar Rp3 miliar, capaian yang baru terealisasi berada di kisaran Rp1,54 miliar atau sekitar setengahnya. Berdasarkan penjelasan kepala dinas setempat, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pembagian kewenangan yang sebagian telah diambil alih Pemerintah Provinsi, sehingga proyeksi target ke depan dipatok sekitar Rp1,5 miliar.
Menyikapi hal tersebut, Komisi III mendorong Dinas Perhubungan untuk mengakselerasi kinerja sekaligus memperketat pengawasan penyetoran pendapatan agar tidak terjadi hambatan.
Selain persoalan PAD, rencana pengalihan pengelolaan lampu jalan ke Dinas Perhubungan juga ikut disorot. Komisi menilai langkah ini perlu dikaji secara matang supaya dinas tersebut tidak kewalahan ketika menerima pengalihan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Dalam pembahasan sebelumnya, kepala dinas dinilai masih belum sepenuhnya menguasai alur teknis peralihan tersebut. Karena itu, ia didorong untuk aktif mempelajari dan berkoordinasi langsung dengan pihak PUPR guna memahami sistem serta ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang berkaitan dengan pihak PU dijadwalkan mulai berjalan pada awal tahun depan, namun pendataannya baru mencakup sekitar 11.000 titik lampu dan masih memerlukan verifikasi lanjutan.(mnt)